Evaluasi Perkembangan Desa Regional III, Camat Ikuti Sosialisasi di Jakarta

Camat Sebatik Tengah bersama puluhan Camat dari Wilayah Regional III (Kalimantan dan Sulawesi) mengikuti Sosialisasi Perkembangan Desa dan Kelurahan di Hotel Golden Boutique Jakarta dari tanggal 7 s.d 9 Maret 2016. Kehadiran para Camat dalam kegiatan ini, didampingi oleh pejabat yang membidangi Pemerintahan Desa di masing-masing propinsi sasaran. Delegasi Propinsi Kalimantan Utara sendiri didampingi oleh Drs. Junaid, kepala Bidang Pemerintahan Desa pada BPMPPKBD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah). Selain Camat Sebatik Tengah, dari Kalimantan Utara juga tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Camat Tarakan Utara dan salah satu Kepala Seksi di BPMPD Kab. Nunukan.

Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memprakondisikan agar pemerintah propinsi, kabupaten hingga kecamatan dapat memulai tahapan penilaian/lomba desa di masing-masing wilayah. Tahapan lomba desa sendiri dimulai dari penilaian atau evaluasi diri oleh desa, klasifikasi dan klarifikasi lapangan serta pemeringkatan dari Tim PeniIai Tingkat Kecamatan, validasi dan klarifikasi lapangan dari Tim Penilai Kabupaten terhadap desa-desa unggulan masing-masing kecamatan. Selanjutnya setiap unggulan kabupaten/kota akan dinilai secara berjenjang mulai dari propinsi hingga regional. Desa terbaik di masing-masing regional akan diundang untuk menerima penghargaan dari Presiden RI pada Temu Karya Nasional yang rencananya akan digelar di Propinsi Nusa Tenggara Barat akhir tahun ini.

Form evaluasi atau penilaian ini sendiri diatur dalam permendagri No. 81 Tahun 2015. Selain memuat form indikator penilaian, Permendagri ini juga dapat dijadikan alat untuk melakukan klasifikasi desa. Klasifikasi desa menurut aturan di atas dapat dikelompokan kedalam Desa Cepat Berkembang, Desa Berkembang dan Kurang Berkembang. Hanya desa yang termasuk dalam klasifikasi Cepat Berkembang dan Berkembang yang akan ditinjau oleh Tim Penilai Kecamatan.

Menurut Harman, variabel dan indikator yang digunakan dalam penilaian desa menurut aturan ini sebenarnya lebih sederhana dari indikator sebelumnya, namun Harman tidak terlalu yakin pemerintah daerah siap untuk menerapkan ini mengingat keterbatasan waktu dan pembiayaan yang dialami daerahnya. Menyadari hal tersebut, Drs. Junaid berjanji akan mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi Kaltara, melalui instansi yang menangani urusan Pemerintahan Desa/Kelurahan untuk segera memulai tahapan penilaian lomba desa di lingkungan wilayah kerjanya masing-masing.

Rangkuman materi Sosialisasi disajikan sebagai berikut :n di tingkat kabupaten/kota secara sederhana sebagai berikut : penilaian diri oleh desa dengan menggunakan form yang telah ditentukan, penilaian dari Tim Kecamatan, Penilaian lapangan dari Tim Kabupaten dan seterusnya penilaian dari Tim Penilai Tingkat Propinsi dan terakhir dari Tim Penilai Tingkat Regional.tidaknya terdapat 9 (sembilan) Permendagri yang telah ditetapkan Menteri Dalam Negeri sejauh ini, sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa.

Rangkuman materi sosialisasi disajikan sebagai berikut :

NO

JUDUL/PEMATERI

URAIAN

01

Judul Materi : Permendagri No. 81/2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa

Pemateri : Ir. David Yama, M.Sc, MA (Kasubdit Standard dan Evaluasi Perkembangan Desa)

  1. Menurut David Yama, esensi dari Permendagri 81 Tahun 2015 adalah lomba desa. Lomba desa/kelurahan merupakan alat evaluasi utama yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan desa/kelurahan.
  2. Menurut Permendagri ini, perkembangan Desa dapat dilakukan atas tiga pemeringkatan yakni : Cepat Berkembang, Berkembang dan Kurang Berkembang. Desa yang dapat diusulkan untuk mengikuti lomba adalah desa/kelurahan yang masuk dalam peringkat desa : Cepat Berkembang dan Berkembang.
  3. Pemerintah wajib menjadikan hasil penilaian desa sebagai alat untuk melakukan pembinaan dan pemberian penghargaan kepada desa.
  4. Ada tiga bidang yang menjadi pokok penilaian dalam lomba desa yakni : Pemerintahahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan. Masing-masing bidang dengan aspeknya masing-masing.
  5. Data Profil Desa yang diatur dalam Permendagri No. 12 tahun 2007 akan menjadi rujukan penting untuk mengisi Form Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan dan salah satu dari dua syarat tambahan dalam pemeringkatan, selain Perdes RPJMDes.
  6. Tahapan evaluasi desa/kelurahan melalui lomba desa/kelurahan di tingkat kabupaten/kota secara sederhana sebagai berikut : penilaian diri oleh desa dengan menggunakan form yang telah ditentukan, penilaian dari Tim Kecamatan, Penilaian lapangan dari Tim Kabupaten dan seterusnya penilaian dari Tim Penilai Tingkat Propinsi dan terakhir dari Tim Penilai Tingkat Regional.
  7. Juara lomba, baik tingkat propinsi maupun tingkat regional, akan diikutkan dalam kegiatan Temu Karya Nasional (TKN) yang akan dilaksanakan oleh Depdagri setiap tahunnya.
 02

Judul Materi : Mengawal UU, PP dan Kebijakan melalui Bidang Tugas Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Pemateri : Dr. Eko Prasetyanto P. P., S.Si, M.Si, MA (Direktur Evaluasi Perkembangan Desa)

  1. Menurut Prasetyanto, setidaknya terdapat 9 (sembilan) Permendagri yang telah ditetapkan Menteri Dalam Negeri sejauh ini, sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa.
  2. Undang-undang dan pelaksanaannya adalah bentuk kebijakan affirmatif (keberpihakan) Pemerintah terhadap desa untuk menjadikan desa maju, mandiri dan sejahtera. Hal ini selaras dengan salah satu Nawacita pemerintah Jokowi-JK yakni ingin membangun Indonesia dari pinggiran.
  3. Mengingat Undang-Undang Desa telah berlaku selama dua tahun, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap perkembangan desa.
  4. Adapun payung hokum dilaksanakannya evaluasi kelurahan sendiri adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  5. Ada beberapa urgensi dilakukannya evaluasi terhadap Desa/Kelurahan, menurut Prasetyo, antara lain:
  • Untuk mengetahui tingkat perkembangan desa, terutama dalam lingkup bidang pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan. Adapun aspek yang dinilai antara lain : kinerja, inovasi, partisipasi masyarakat dan berbagai aspek lainnya.
  • Hasil evaluasi menjadi instrument untuk melakukan pembinaan dan pemberian insentif bagi desa/kelurahan.
  1. Keberhasilan desa bukan hanya diukur dari bagaimana kemampuan menyerap secara maksimal anggaran desa, tapi ketepatan sasaran program pembangunan desa yang alat kontrolnya adalah hasil evaluasi desa yang diatur dalam Permendagri 81/2015
  2. Menyoal kedudukan Camat dalam konteks pemerintah desa, Prasetyanto mengatakan bahwa penguatan Kecamatan termaktub dalam UU No. 6/2014 di   mana minimal ada 4 Perdes yang harus melalui persetujuan Camat.

03

Judul Materi : Program/Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa Wilayah III

Pemateri : R. Sartono, S.Si, MM (Kasubdit Evaluasi Perkembangan Desa Wilayah III)

Sartono dalam kesempatan ini menggambarkan tugas pokok dan fungsi subdit yang ditanganinya. Menurut Sartono, ada 4 Subdit di lingkungan Ditjen Bina Pemerintahan Desa, salah satunya adalah Subdit Evaluasi Perkembangan Desa Wilayah III. Subdit ini memiliki wilayah kerja yang meliputi seluruh propinsi yang ada di pulau Kalimantan dan Sulawesi.

Selain itu, Sartono juga mensosialisasikan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan subditnya dalam satu tahun terakhir, salah satunya menggelar penilaian lomba desa. Puncak dari lomba desa ini adalah pemberian penghargaan kepada desa berprestasi untuk masing-masing propinsi dan regional. Poin-poin materi Sartono selengkapnya sebagai berikut :
  1. Menurut Sartono, NTB tahun 2016 ini dipercaya oleh Pemerintah untuk menjadi tuan rumah bagi kegiatan Temu Karya Nasional. Kegiatan ini rencananya akan digabungkan dengan HKG dan BBGRN
  2. Terkait dengan posisi Permendagri 12/2007 tentang Profil Desa, maka dalam konteks evaluasi desa/kelurahan, Saritni mengatakan bahwa Permendagri tersebut masih relevan mengingat hal-hal yang diatur secara subtantif berbeda. Profil, bahkan menjadi syarat tambahan yang dibutuhkan dalam rangka melakukan pemeringkatan Desa/Kelurahan yang merupakan salah satu tahapan dalam evaluasi terhadap desa/kelurahan.
  3. Kades dari masing-masing juara di tingkat propinsi maupun regional akan diundang untuk menerima penghargaan pada kegiatan Temu Karya Nasional tersebut. Demikian juga halnya dengan Bupati/Walikota terbaik dalam bidang inovasi juga akan dihadirkan untuk menerima penghargaan dari Presiden RI.
  4. Desa-desa terbaik di masing-masing propinsi dan regional akan ditetapkan menjadi Labsite (lokasi-lokasi percontohan) bagi pengembangan inovasi desa-desa sekitarnya.
  5. Adapun tahapan kegiatan evaluasi desa/kelurahan sebagai berikut : 1). valuasi diri oleh Desa/Kelurahan, selanjutnya dilakukan validasi dan pemeringkatan dari kecamatan yang akan dilanjutkan dengan kegiatan klarifikasi ke desa/kelurahan untuk desa/kelurahan dengan klasifikasi Berkembang dan Cepat Berkembang, 3) desa terbaik dari masing-masing kecamatan akan diklarfikasi oleh Tim Kabupaten untuk selanjutnya ditetapkan desa/kelurahan terbaik yang akan diusulkan ke tingkat propinsi. 4) tahapan klarifikasi akan kembali dilakukan kepada desa terbaik ditingkat propinsi untuk selanjutnya ditetapkan salah satunya sebagai desa/kelurahan terbaik tingkat propinsi yang akan diusulkan ke tingkat regional 5) terakhir, juara-juara propinsi akan diklarifikasi untuk akhirnya ditetapkan sebagai juara regional. Sulawesi dan Kalimantan sendiri termasuk dalam Wilayah Regional III..
  6. Penyerahan hasil lomba evaluasi desa tingkat Propinsi paling lambat minggu pertama bulan Juli disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri.
  7. Untuk menghindari ketidakpastian, maka Depdagri menetapkan tupoksi penyusunan profil desa/kelurahan ada pada Kaur/Kasi Pemerintahan Desa. Hal tersebut akan disampaikan melalui Surat Edaran resmi.
  8. Profil Desa sendiri dapat digunakan sebagai tolok ukur menentukan klasifikasi desa. Menurut Permendagri No. 12/2007, klasifikasi desa terdiri atas : Desa Swadaya, Desa Swakarya dan Desa Swasembada
  9. Ketika disinnggung terkait dengan tingkat kesiapan Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti Permendagri ini, Ditjen Bina Desa bisa memahami kendala tersebut, terutama terkait dengan waktu dan anggaran, namun tetap meminta agar Pemerintah Daerah melakukan lomba desa mengingat ini adalah salah satu caru untuk menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan kepada desa.

04

Judul Materi : Diskusi dan Simulasi Penyusunan Strategi Percepatan Pengembagnan Desa/Kel 

Pemateri : Panitia

Kegiatan pada hari terakhir diisi dengan Diskusi dan Simulasi pengisian form keunggulan, potensi, upaya dan strategi yang telah maupun akan dijalankan oleh Pemerintah Propinsi dalam rangka melakukan pembinaan terhadap desa/kelurahan di lingkungannya masing-masing.

Susunan keanggotaan Diskusi Kelompok Delegasi Propinsi Kalimantan Utara sebagai berikut :

Drs. Junaid (selaku Ketua Kelompo)

Amiruddin, ST (Sekretaris)

Camat Sebatik Tengah (Anggota)

Camat Tarakan Utara (Anggota)

Sumber : Page Kecamatan Sebatik Tengah, dengan beberapa tambahan

0 Comments


Leave a reply

  • Sambutan Camat

    Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sejahtera untuk kita semua Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas perkenan-Nya sehingga Kecamatan Sebatik Tengah telah mampu memiliki website resminya sendiri. Terima Kasih setinggi-tingginya kepada Bupati Nunukan dan jajaran serta seluruh pihak yang telah membantu dan berkontribusi sehingga situs ini akhirnya || Selengkapnya

  • Sambutan Bupati

    SAMBUTAN BUPATI NUNUKAN DALAM RANGKA LAUNCHING WEBSITE KECAMATAN SEBATIK TENGAH KABUPATEN NUNUKAN SENIN, 26 JULI 2016 Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua Sebagai insan yang beriman, sudah selayaknya kita selalu bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kecerdasan dan semangat untuk beraktivitas dan berkreatifitas sehingga kita dapat menghasilkan website || Selengkapnya

  • Alamat Kami

    JL. P. RAMLI RT 04 DUSUN MAIWA DESA MASPUL
    KECAMATAN SEBATIK TENGAH
    KABUPATEN NUNUKAN 77446
    telp. 0823 5264 4810